Wagub Victor Mailangkay Tegaskan Komitmen Kawal Aspirasi Lahan dan Infrastruktur Masyarakat
Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Victor Mailangkay, mengambil langkah nyata dengan menemui para demonstran yang menggelar aksi di depan Kantor Gubernur pada Rabu, 1 April 2026. Aksi tersebut mencerminkan aspirasi masyarakat terkait lahan dan infrastruktur yang telah menjadi isu penting di daerah ini. Kehadiran Wagub Mailangkay menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendengarkan langsung suara rakyat dan mengatasi permasalahan yang ada.
Dialog Konstruktif antara Pemerintah dan Warga
Pertemuan antara Wagub Mailangkay dan perwakilan massa aksi berlangsung dalam suasana terbuka. Dialog yang terjalin dalam kesempatan ini merupakan langkah positif untuk membangun komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Melalui forum ini, diharapkan aspirasi lahan dan infrastruktur masyarakat bisa tersampaikan dengan jelas.
Dalam pernyataannya, Wagub Mailangkay menegaskan bahwa kehadirannya adalah bagian dari mandat Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, untuk merespon langsung keluhan dan harapan masyarakat. Ia menjelaskan pentingnya mendengarkan aspirasi rakyat sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
Wagub juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat terhadap Pilkada yang berlangsung pada November 2024 lalu. Dengan penuh rasa apresiasi, ia mengungkapkan rasa syukurnya karena terpilih dan dilantik sebagai Wakil Gubernur.
Penghargaan terhadap Aspirasi yang Tertib
Wagub Mailangkay memberikan penghargaan kepada para peserta aksi yang menyampaikan aspirasi secara damai dan teratur. Ia menyatakan bahwa tindakan mereka mencerminkan kematangan demokrasi yang ada di Bumi Nyiur Melambai. Dalam konteks ini, Wagub menekankan pentingnya menyampaikan aspirasi dengan cara yang konstruktif dan tidak anarkis.
Komitmen Pemerintah dalam Menyikapi Tuntutan
Mengenai tuntutan yang disampaikan oleh massa, Wagub Mailangkay menekankan komitmen pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti aspirasi warga. Namun, perlu diingat bahwa isu yang diangkat memerlukan pemetaan kewenangan yang jelas. Hal ini penting agar setiap langkah yang diambil dapat terarah dan efektif.
“Aspirasi ini sudah ada sejak lama, dan kita harus memahami kompleksitas masalahnya. Ada kewenangan dari berbagai tingkatan pemerintah, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan secara kolaboratif dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Langkah Konkret untuk Menangani Permasalahan
Sebagai langkah konkret, disepakati penunjukan lima orang perwakilan dari massa untuk berdiskusi lebih lanjut dengan jajaran teknis pemerintah provinsi. Ini adalah langkah awal yang positif untuk memastikan aspirasi lahan dan infrastruktur masyarakat dapat terakomodasi dengan baik.
Indra Patrianus Wongkar, Koordinator Gabungan Aksi, menyatakan bahwa tuntutan utama mereka berfokus pada kepastian hukum lahan yang telah lama dihuni oleh masyarakat. Menurutnya, banyak lahan yang sudah diduduki oleh warga untuk keperluan pertanian dan permukiman, sehingga diperlukan pengakuan resmi berupa Sertifikat Hak Milik (SHM).
Pentingnya Penanganan Isu Agraria dan Infrastruktur
Indra, yang juga menjabat sebagai Ketua Panglima Laskar Merah Putih Sulut, merinci beberapa wilayah krusial yang menjadi perhatian, seperti Pinagoluman, Lolak, Bolaang Timur, serta kawasan Pandu di Manado. Ia menegaskan urgensi agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap lahan HGU yang selama ini telah diduduki masyarakat.
- Kepastian hukum lahan untuk pertanian dan permukiman
- Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM)
- Perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitas umum
- Respons terhadap keluhan masyarakat secara cepat
- Pemetaan kewenangan yang jelas dalam penyelesaian masalah
Di samping isu agraria, massa juga mengungkapkan keprihatinan terhadap lambatnya perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitas umum di beberapa daerah yang masih memprihatinkan. Dalam hal ini, mereka mendesak agar pemerintah segera mengambil langkah nyata, bukan hanya memberikan janji yang tidak ditepati.
Menyalurkan Aspirasi ke Pihak Legislatif
Setelah berdialog dengan Wakil Gubernur, massa terpantau membubarkan diri dengan tertib dan melanjutkan aksi mereka menuju Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Di sana, mereka berencana untuk menyampaikan aspirasi yang sama kepada pihak legislatif. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mengandalkan satu pihak, tetapi berusaha menjalin komunikasi dengan berbagai elemen pemerintahan untuk memperjuangkan hak-hak mereka.
Dengan langkah-langkah yang diambil oleh Wagub Mailangkay dan masyarakat, diharapkan aspirasi lahan dan infrastruktur masyarakat dapat segera direalisasikan. Komitmen yang ditunjukkan oleh pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam proses demokrasi menjadi kunci untuk mencapai kesejahteraan bersama.
Secara keseluruhan, interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks ini mencerminkan semangat kolaborasi yang diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi Sulawesi Utara ke depan. Dengan saling mendengarkan dan memahami, diharapkan setiap permasalahan dapat dicari solusinya bersama-sama demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
