Kredibilitas Angka Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,61%: Tumbuh Namun Rentan

Jakarta – Aliansi Ekonom Indonesia, bekerja sama dengan Paramadina Public Policy Institute, menyelenggarakan Diskusi Terbuka pada 23 Mei 2026 di Universitas Paramadina, Jakarta. Acara ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam angka pertumbuhan PDB Kuartal I 2026 yang mencapai 5,61% YoY, seperti yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), serta untuk mengungkap kerentanan struktural yang mendasari pertumbuhan tersebut.

Analisis Angka Pertumbuhan PDB Indonesia

BPS mengumumkan bahwa pertumbuhan PDB untuk kuartal pertama tahun 2026 mencapai 5,61% YoY, angka ini tercatat sebagai yang tertinggi sejak 2012, jika kita mengesampingkan tahun-tahun di tengah pandemi Covid-19.

Namun, hasil kajian terbaru yang dilakukan oleh Ikhsan dan Riefky (2026) menunjukkan adanya inkonsistensi dalam data BPS. Salah satu temuan mencolok adalah kontraksi sektor listrik yang tercatat sebesar −0,99% di tengah pertumbuhan sektor Manufaktur yang mencapai +5,04%. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait integritas pengukuran yang dilakukan oleh BPS.

Revisi Perkiraan Pertumbuhan

Jika inkonsistensi dalam data tersebut diperbaiki, perkiraan pertumbuhan ekonomi yang lebih realistis seharusnya berada di kisaran 4,4% hingga 5,2%. Ini menunjukkan bahwa meskipun angka 5,61% terlihat menggembirakan, perlu kehati-hatian dalam menafsirkan makna sebenarnya.

Tantangan Ekonomi yang Dihadapi

Perekonomian Indonesia saat ini menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Beberapa di antaranya termasuk:

• Pelemahan nilai tukar Rupiah.
• Ruang fiskal APBN yang semakin menyempit.
• Tantangan terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua hingga keempat tahun 2026.
• Dampak dari konflik Iran-AS terhadap harga minyak global.
• Implikasi dari Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan AS yang ditandatangani pada 19 Februari 2026.

Wijayanto Samirin, seorang ekonom dari Universitas Paramadina, menekankan pentingnya kepastian dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi saat ini. Menurutnya, investor membutuhkan jaminan, termasuk keakuratan data pemerintah. Tanpa adanya kepercayaan, potensi krisis ekonomi bisa meningkat akibat hilangnya trust.

Diskusi Segmen Pertama

Acara diskusi dibagi menjadi dua segmen. Pada segmen pertama, beberapa pemantik diskusi membahas isu-isu ekonomi terkini, termasuk kualitas pertumbuhan, tekanan depresiasi rupiah, serta ruang fiskal yang semakin sempit.

Isu Perdagangan Internasional

Segmen kedua berfokus pada perdagangan internasional, membahas konflik Iran-AS, Agreement on Reciprocal Trade (ART), dan pembentukan badan ekspor. Diskusi ini dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk akademisi, mahasiswa, dan jurnalis, yang semuanya tertarik untuk memahami lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi ekonomi Indonesia.

Kritik terhadap Data BPS

Teuku Riefky, M.Sc., salah satu penyusun kajian, mengungkapkan keraguannya terhadap angka resmi BPS yang baru dirilis. Ia menekankan bahwa ketidakselarasan dalam data bukan hanya sekadar isu teknis yang sepele. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% seharusnya disikapi dengan hati-hati.

Di samping ketidakkonsistenan internal dalam data BPS, kondisi ekonomi saat ini tidak mencerminkan perbaikan fundamental yang diharapkan. Penurunan kelas menengah, daya beli yang stagnan, dan produktivitas sektoral yang tidak mengalami peningkatan menjadi masalah yang belum teratasi.

Implikasi Kebijakan

Vid Adrison, Ph.D., Kaprodi Studi Ekonomi FEB UI, memperingatkan bahwa tingginya belanja di Q1-2026 tidak serta-merta menunjukkan kesehatan APBN secara keseluruhan. Menurutnya, front-loading belanja di awal tahun memberikan ilusi kesehatan fiskal.

• Ruang gerak kebijakan fiskal yang menyempit.
• Penurunan transfer ke daerah.
• Alokasi program yang tidak berbasis produktivitas.
• Potensi risiko pada kesinambungan fiskal.

Dwiwulan, peneliti dari Departemen Ekonomi CSIS, menyoroti bahwa melemahnya Rupiah mencerminkan masalah yang lebih mendalam dari sekadar volatilitas nilai tukar. Ia menyatakan bahwa ini adalah indikasi dari ketergantungan pendanaan yang terlalu besar pada portofolio luar negeri dan kurangnya kepercayaan arus modal terhadap kebijakan yang ada.

Kebijakan Bank Indonesia

Kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia, termasuk burden sharing, hanya memberikan efek sementara dan tidak dapat diandalkan untuk mengatasi masalah jangka panjang. Pemulihan yang sesungguhnya memerlukan kebijakan pemerintah yang realistis, disiplin, dan transparan.

Diskusi Panel Perdagangan dan Hubungan Internasional

Di segmen kedua, Rimawan Pradiptyo, Ph.D., seorang ekonom dari Universitas Gadjah Mada, menekankan pentingnya Indonesia untuk meninjau kembali posisinya dalam kerangka ART. Ia memberikan analisis bahwa perjanjian tersebut menciptakan beban ekonomi yang tidak seimbang bagi Indonesia.

• Subordinasi kebijakan Indonesia terhadap kebijakan AS.
• Potensi hilangnya kedaulatan Indonesia.
• Biaya menolak ART lebih rendah dibandingkan menerima ART.
• Peluang untuk renegosiasi ART.

M. Dian Revindo, Ph.D., peneliti dari LPEM FEB UI, menekankan bahwa kebijakan yang diambil harus menyasar akar masalah dan mendukung iklim usaha. Ia mengingatkan bahwa meskipun PDB itu penting, fokus seharusnya tidak hanya pada angka pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga pada kualitas, kapabilitas, dan kebebasan ekonomi.

Dampak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Neraca Perdagangan

Prof. Dr. Sahara, ketua Prodi Studi Ekonomi FEB IPB, mengungkapkan bahwa analisis menunjukkan bahwa ART berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga −0,41% dan dapat memperburuk neraca perdagangan. Komitmen untuk membeli komoditas dari AS, seperti daging sapi, jagung, dan apel, dapat menimbulkan reaksi negatif dari negara lain yang selama ini menjadi pemasok tradisional.

Ini bukan sekadar masalah tarif, melainkan juga menyangkut siapa yang mengendalikan rantai pasok pangan dan energi di masa depan. Indonesia masih memiliki waktu untuk melakukan konfirmasi tertulis sebelum ART diberlakukan secara penuh, dan konfirmasi ini harus didasarkan pada penelitian yang berbasis bukti untuk memitigasi dampak negatif yang mungkin timbul.

Tujuh Desakan Darurat Ekonomi

Forum ini merupakan bagian dari rangkaian Tujuh Desakan Darurat Ekonomi (7DDE) yang disuarakan oleh Aliansi Ekonom Indonesia sejak 29 September 2025. Desakan ini merupakan respons terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh misalokasi sumber daya dan rapuhnya institusi penyelenggara negara.

• Perbaikan menyeluruh misalokasi anggaran.
• Pemulihan independensi dan transparansi institusi negara.
• Penghentian dominasi negara yang menghambat perekonomian lokal.
• Deregulasi dan penyederhanaan birokrasi.
• Peningkatan kualitas tata kelola dan demokrasi.

Desakan-desakan ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk melakukan perubahan yang fundamental dalam pengelolaan ekonomi dan institusi di Indonesia. Dengan menghadapi tantangan ini secara kolektif, diharapkan perekonomian Indonesia dapat pulih dan tumbuh dengan lebih berkelanjutan di masa mendatang.