WTP: Memahami Konsep Wajar Tapi Pamrih dalam Bisnis dan Keuangan

Kedai Kopi Slemon milik Dek Yanti mengalami lonjakan pengunjung yang cukup signifikan belakangan ini. Tempat sederhana di tepi jalan tersebut memang memiliki daya tarik yang khas dan unik, menjadikannya pilihan utama bagi para pecinta kopi.
Salah satu daya tariknya adalah sajian kopi yang memiliki rasa pahit-manis, mencerminkan liku-liku kehidupan masyarakat kecil. Nama kopi yang ditawarkan pun menarik perhatian, yaitu Slemon, yang merupakan akronim dari “Sekali Minum Langsung Move On.”
Dari balik meja, Dek Yanti, seorang mantan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab, kini beralih profesi menjadi penjual kopi. Ia dengan sigap melayani pelanggan sambil menggoreng tempe bongkrek dengan rasa keju, salah satu menu andalannya.
“Hari ini, setiap pembeli kopi akan mendapatkan satu porsi gosip gratis,” serunya dengan penuh semangat.
Obrolan di kedai tersebut tidak lagi berfokus pada harga pupuk atau jalan desa yang berlubang, melainkan pada kabar gembira bahwa desa mereka baru saja meraih penghargaan bergengsi dari Provinsi Kapak Kipung.
Penghargaan tersebut dikenal dengan nama WTP, singkatan dari Wajar Tapi Pamrih. Penganugerahan ini diberikan kepada desa-desa yang berhasil menyusun laporan keuangan dana desa secara transparan dan akuntabel. Desa Sulit Makmur, tempat Dek Yanti beroperasi, telah berkali-kali mendapatkan penghargaan WTP tersebut.
“Desa kita memang luar biasa,” ujar Din Bacut, salah satu pelanggan setia. Namun, desas-desus mulai beredar lebih kencang dibandingkan kipas angin di mushala. Beberapa orang mengklaim bahwa WTP bukanlah hasil dari laporan yang bersih, melainkan bisa diperoleh dengan cara tertentu.
Di bawah kepemimpinan Kades Wandul Kesot dan Sekdes Ubay Gumoh, Desa Sulit Makmur pernah mengalami masalah kebocoran anggaran. Namun, entah bagaimana semua temuan terkait kasus tersebut seolah menghilang dalam sekejap.
Kabar burung menyebutkan bahwa para auditor dari Badan Pengawas Kampung (BaPeKa) lebih mudah terpengaruh jika diajak berbincang sambil menikmati “amplop silaturahmi.”
Tak hanya Desa Sulit Makmur, desa lain seperti Linting Timbur yang dipimpin oleh Ela Markonah dan Kelurahan Bandar Lesung di bawah kepemimpinan Bu Lurah Eva Hermanen juga mendapatkan gelar prestisius ini. Padahal, menurut cerita yang beredar, pengelolaan keuangan mereka tak pernah sepi dari masalah.
Berdasarkan informasi yang beredar, Bu Lurah Eva Hermanen dikenal sangat royal kepada pihak kejaksaan untuk menjaga agar kasus-kasus yang muncul tidak diselidiki lebih lanjut.
Din Bacut, yang masih menikmati kopi Slemonnya, mengelus kumis tipisnya dan berkomentar, “Apa yang tidak bisa dibeli saat ini?”
“Auditor BaPeKa juga manusia, mereka tidak terlepas dari godaan harta, tahta, dan juga hal-hal sederhana lainnya,” tambahnya.
Dengan nada bercanda, Dek Yanti ikut menimpali, “Bahkan catatan hutang bisa dihapus jika negosiasinya tepat. Apakah mungkin temuan audit tidak bisa diselesaikan dengan cara yang sama?”
Sambil membalik tempe bongkrek, ia tertawa kecil. Di sudut kedai, Rustam Silobilobi, yang dikenal sebagai Kakek Segala Tahu, mengangkat telunjuknya. “Aku punya informasi dari intel yang kutebar di beberapa desa,” ucapnya pelan, seakan membocorkan rahasia besar. “WTP itu bisa dinegosiasikan.”
Semua yang ada di kedai mendadak terdiam. “Caranya sangat sederhana,” lanjut Rustam. “Ajak mereka ngopi, fokus pada solusi, dan kemudian sampaikan tawaran.”
“Kalau auditor sudah terpesona, temuan yang seharusnya seratus juta bisa berkurang menjadi empat puluh juta.”
Seseorang hampir tersedak mendengarnya. “Ini seperti CLBK,” ujar Rustam dengan santai.
“Cinta Lama Bersemi Kembali.”
“Apa maksudmu?” tanya salah satu pengunjung.
“Hubungan lama antara yang diperiksa dengan yang memeriksa, mereka sama-sama paham bahasa isyarat.”
“Praktik semacam ini bukan hal baru, sudah berlangsung bertahun-tahun,” tambah Joni Gambreng, seorang pemuda kreatif desa yang tiba-tiba berdiri dengan wajah merah padam.
“Kalau benar demikian, di mana letak akuntabilitasnya?” protesnya. “Jika WTP bisa dibeli, lantas apa arti penghargaan itu?”
“Presiden Republik Ketoprak, Pak Praroro Sontoloyo, harus mengetahui hal ini!” Joni semakin berapi-api.
“Dia sering mengumbar janji untuk memberantas korupsi. Namun, jika praktik semacam ini dibiarkan, itu jauh lebih kejam daripada semua yang sering dia ucapkan.”
Suasana di kedai kembali sunyi. Din Bacut perlahan menyeruput sisa kopinya, kemudian berkomentar, “Jika penghargaan diberikan bukan berdasarkan kejujuran, maka yang dihormati bukan integritas, melainkan tarif.”
“Mereka yang rajin mencatat justru kalah oleh mereka yang mahir melobi.”
“Yang takut salah dianggap bodoh, sementara yang pandai bernegosiasi dianggap pintar.”
Dengan nada pesimis, ia meletakkan gelas kosongnya. “Mungkin sudah saatnya kita memperbarui singkatan WTP ini.”
“Wah Tapi Pamrih,” tambahnya dengan sinis. Di Republik Ketoprak, terkadang yang terpenting bukanlah benar atau salah, melainkan kesepakatan harga.”
Sambil tersenyum tipis, Dek Yanti menuangkan kopi untuk pelanggan berikutnya. “Minumlah dulu,” katanya. “Kalau kita terlalu serius memikirkan keadaan negeri ini, kopi bisa jadi dingin, sama seperti cintaku padanya yang semakin pudar.”