Dugaan Penganiayaan Anggota DPRD Medan, BK dan NasDem Segera Panggil AT untuk Klarifikasi

Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan seorang anggota DPRD Kota Medan berinisial AT telah memicu perdebatan hangat di kalangan masyarakat. Munculnya desakan untuk segera melakukan klarifikasi dan tindakan tegas terhadap dugaan pelanggaran etik ini menunjukkan betapa seriusnya situasi tersebut. Masyarakat menuntut agar Badan Kehormatan (BK) DPRD Medan tidak hanya memproses kasus ini, tetapi juga mempertimbangkan langkah Pergantian Antarwaktu (PAW) terhadap anggota dewan dari Partai NasDem yang terlibat.

Aksi Protes Masyarakat

Aksi unjuk rasa yang diorganisir oleh Aliansi Masyarakat Tolak Pejabat Bermental Preman (ATOMAN) berlangsung di depan Gedung DPRD Kota Medan pada Senin, 15 Juni 2026. Dalam demonstrasi tersebut, massa menyampaikan tuntutan agar DPRD Medan tidak mengabaikan isu penganiayaan yang dilaporkan oleh Robin Marojahan Silalahi.

Menurut para pengunjuk rasa, tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh seorang wakil rakyat merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang sangat tidak bisa diterima. Mereka menegaskan bahwa posisi kekuasaan seharusnya dijadikan sebagai sarana untuk melayani masyarakat, bukan untuk intimidasi atau tindakan kekerasan.

Pernyataan Koordinator Aksi

Koordinator aksi, Ari Saputra, menegaskan dalam orasinya, “Kekuasaan adalah amanah untuk melayani masyarakat, bukan alat untuk melakukan intimidasi atau kekerasan. Kami mendesak Badan Kehormatan DPRD Medan untuk segera memberikan sanksi etik kepada AT yang telah mencoreng citra lembaga legislatif.”

Ari juga menambahkan bahwa dugaan penganiayaan ini tidak hanya melukai rasa keadilan masyarakat, tetapi juga menunjukkan sikap arogan yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang pejabat publik. “Kasus ini harus segera ditangani dengan serius. Jika tidak, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga DPRD karena tindakan oknum yang diduga melakukan kekerasan,” ujarnya dengan tegas.

Permintaan Penanganan Hukum

Selain mendesak BK DPRD Medan untuk bertindak, para pengunjuk rasa juga meminta agar Polrestabes Medan segera menyelidiki laporan dugaan penganiayaan yang sudah terdaftar dengan nomor laporan polisi STTLP/B/2424/VI/2026/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA. Penanganan kasus ini menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Pada akhirnya, aksi unjuk rasa ini mendapatkan perhatian dari Ketua Badan Kehormatan DPRD Medan, Lailatul Badri, yang bersama anggota BK lainnya, Robi Barus dan Edi Saputra, menerima massa. Dalam pertemuan tersebut, Lailatul menyatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil AT untuk meminta klarifikasi terkait dugaan penganiayaan yang telah dilaporkan.

Klarifikasi dari Badan Kehormatan

Lailatul Badri menegaskan bahwa langkah pemanggilan tersebut akan dilakukan setelah BK DPRD Medan menerima surat laporan resmi dari pihak yang mengaku sebagai korban. “Kami akan segera melakukan pemanggilan untuk meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan, karena Badan Kehormatan telah menerima surat laporan dari pihak yang diduga menjadi korban,” ujarnya.

Respons dari Partai NasDem

Kasus ini juga menarik perhatian dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Medan. Ketua DPD Partai NasDem, Afif Abdillah, mengungkapkan bahwa pihaknya akan memanggil AT untuk meminta penjelasan mengenai isu yang kini menjadi sorotan publik. “Minggu depan, DPD Partai NasDem Kota Medan akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan terkait masalah ini,” ujar Afif.

Afif, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi NasDem di DPRD Medan, menyayangkan jika dugaan aksi kekerasan tersebut terbukti benar. Menurutnya, setiap kader partai harus menjaga etika, integritas, dan nama baik lembaga yang mereka wakili. “Kami berharap kasus ini dapat ditangani secara profesional dan transparan,” imbuhnya.

Harapan Masyarakat terhadap Penanganan Kasus

Saat ini, publik menunggu langkah konkret dari Badan Kehormatan DPRD Medan serta proses hukum yang sedang berlangsung di Polrestabes Medan. Penanganan kasus ini dianggap sebagai tantangan bagi komitmen DPRD Medan dalam menegakkan etika serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Masyarakat berharap agar semua pihak terkait bersikap transparan dan bertanggung jawab dalam menangani kasus dugaan penganiayaan anggota DPRD Medan ini. Terlebih lagi, tindakan tegas terhadap anggota dewan yang terlibat akan menjadi sinyal positif bagi masyarakat bahwa lembaga legislatif tidak menoleransi tindakan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Peran Masyarakat dalam Pengawasan

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari para wakil rakyatnya. Melalui aksi-aksi unjuk rasa dan penyampaian aspirasi, masyarakat dapat menunjukkan bahwa mereka peduli dengan tindakan yang dilakukan oleh para pejabat publik. Hal ini penting agar kepercayaan terhadap lembaga legislatif tetap terjaga.

• Respons cepat dari Badan Kehormatan DPRD Medan sangat dibutuhkan.
• Proses hukum yang transparan dari Polrestabes Medan akan menciptakan keadilan.
• Masyarakat harus aktif dalam mengawasi tindakan para wakil rakyat.
• Integritas dan etika harus dijaga oleh setiap anggota DPRD.
• Pentingnya dialog antara masyarakat dan lembaga legislatif untuk menyelesaikan masalah ini.

Dengan demikian, kasus dugaan penganiayaan anggota DPRD Medan ini bukan sekadar masalah individu, tetapi mencerminkan tantangan yang lebih besar bagi lembaga legislatif dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Ke depannya, semua pihak diharapkan dapat belajar dari kejadian ini dan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.